A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L   

• A. DIREKTUR
• bacaA
• RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Pengelolahan RSUD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku
• Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan RSUD
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pengelolaan RSUD
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan RSUD
4. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan funngsinya
• Rincian tugas Direktur adalah sebagai berikut:
1. Merencanakn, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelanggaraan kebijakan teknis serta menyusun Renstra RSUD Badan sesuai dengan visi dan misi daerah
2. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pengelolaan RSUD
3. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan RSUD
4. Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya
5. Menyelenggarakan koordinasi dengan instasi atau unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
6. Membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan menilai prestasi kerja serta mengembangkan karir Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Pegawai RSUD
7. Melakukan monitoring , pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksaan tugas serta melaporkan hasilnya kepada Bupati
8. Memberikan saran dan pertimbangan teknis serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
9. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya direktur bertanggung jawab kepada Bupati

• B. SEKRETARIAT
• bacaB
• Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretasi, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksaan tugas kesektariatan meliputi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan, keuangan serta pemberian pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Badan.
• Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis bagian administrasi umum dan kepegawaian, progran dan pelaporan serta keuangan
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bagian umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelayanan administrasi dan fungsional kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Badan
4. Pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya
• Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan Bagian Umum dan Kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan
2. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
3. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
4. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas program dan pelaporan
5. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas keuangan
6. Mengelola dan mengkoordinasikan pelakasanaan urusan perlengkapan dan aset
7. Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan, keuangan, perlengkapan dan aset
8. Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan pelayanan teknis dan adminstratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Badan
9. Mengkoordinasikan dan mengelola penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dalam lingkup Badan
10. Menilai prestasi kerja para kepala sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya
12. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris bertanggung jawab kepada Direktur

• C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
• bacaC
• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan tugas rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan dan aset, kepegawaian dan tugas umum lainnya, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bagian Administrasi umum dan Kepegawaian
• Dalam menyelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol,perjalan dinas, tatalaksana, perlengkapan dan aset, kepegawaian dan tugas umum lainnya
3. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikanoleh sekretaris badan sesuai dengan tugas dan fungsinya
• Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut
  1. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Menyusun rencana operasional program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  3. Membina dan mengelola pelaksanaan surat menyurat meliputi surat masuk dan surat keluar serta kearsipan
  4. Membina dan mengelola pelaksanaan surat menyurat meliputi surat masuk dan surat keluar serta kearsipan
  5. Membina dan mengelola pelaksanaan tugas kehumasan,keprotokoleran, perjalanan dinas, tatalaksana badan
  6. Membina dan mengelola administrasi penyimpanan, pendistribusian, penginventarisasian barang, perlengkapan dan aset badan
  7. Membina dan mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi penyiapan rencana kebutuhan pegawai, penempatan pegawai, bahan ususal kenaikan pangkat dan gaji berkala, daftar urut kepangkatan (DUK), dan DP-3 pegawai, serta administrasi kepegawaian lainnya
  8. Membina dan mengelola pelaksanaan cuti,teguran pelanggaran disiplin, pemberhentian dan pensiun pegawai
  9. Membina dan mengelola pengembangan, karier, dan kesejahteraan pegawai
  10. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
  12. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertanggung jawab kepada sekretaris

• D. Sub Bagian Program dan Pelaporan
• bacaD
• Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas program dan pelaporan meliputi penyusunan program/ kegiatan, jadwal pelaksanaan program/ kegiatan, penyusunan laporan, dan tugas program dan pelaporan lainnya, serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi program dan pelaporan
• Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Program dan Pelaporan
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bagian Program dan Pelaporan meliputi pengelolaan urusan penyusunan program / kegiatan, jadwal pelaksanaan program/ kegiatan, dan penyusunan laporan
3. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan
4. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bagian program dan pelaporan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya
• Rincian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai berikut :
1. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakn teknis Sub Bagian Program dan Pelaporan
2. Menyusun rencana operasional program kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Membina dan mengelola penyusunan rencana tahunan dan pelaksanaan program/kegiatan Badan
4. Merencanakan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi barang, perlengkapan dan aset Badann
5. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan DAKS, DPA, LAKIP, Renstra dan Renja Badan
6. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa dan menyusun bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan
7. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Badan
8. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
10. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan bertanggung jawab kepada Sekretaris

• E. Sub Bagian Program dan Pelaporan
• bacaE
• Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan anggaran, dan tugas keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bagian administrasi Keuangan
• Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimkasud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
  1. Penyiapan bahan penyususnan kebijakan teknis Sub Bagian Keuangan
  2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bagian Keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan anggaran
  3. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
  4. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bagian Keuangan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan Sesuai dengan tugas dan fungsinya
• Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimkasud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
  1. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Keuangan
  2. Menyusun rencana operasional program kerja Sub Bagian Keuangan
  3. Membina dan mengelola penyusunan rencana tahunan dan pelaksanaan program/kegiatan Badan
  4. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  5. Melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum
  6. Melaksanakan perbendaharaan keuangan Badan
  7. Melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pembantu bendahara pengeluaran
  8. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuam pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/ lembaga teknis daerah) yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati
  9. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi
  10. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada bendahara kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran
  11. Memeriksa, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pnegeluaran kas beserta lampirannya
  12. Melaksanakan pemantauan, penegendalian dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
  14. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Keuangan bertanggung jawab kepada Sekretaris

• F. Sub Bagian Program dan Pelaporan
• bacaF
• Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas memimpin, membina, mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Medis serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan
• Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
  1. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Medis
  2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Medis
  3. Pengkoordinasian, pengawasan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Medis
  4. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Medis
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
• Rincian tugas Kepala Bidang Pelayanan Medis sebagai berikut:
  1. Menyusun kebijakan teknis Bidang Pelayanan medis
  2. Membina dan mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional program kerja dan kegiatan tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
  3. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya
  4. Menyelenggarakan urusan pelayanan umum di bidang pelayanan medis
  5. Membina dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pelayanan Medis
  6. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Pelayanan Medis
  7. Menginventarisir permasalahan- pemasalahan yang berhubungan dengan Bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pemecahan masalah
  8. Membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan menilai prestasi kerja para bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
  9. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta melaporkan hasilnya kepada Direktur RSUD
  10. Memberikan saran dan pertimbangan teknis, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya
  11. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pelayanan Medis bertanggung jawab kepada Direktur RSUD

• G. BIDANG KEPERAWATAN
• bacaG
• Bidang Keperawatan dipimpin oleh seoarng Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas Bidang Keperawatan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan
• Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:
  1. Penyusunan kebiajakan teknis Bidang Keperawatan
  2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Keperawatan
  3. Pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Keperawatan
  4. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Keperawatan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya
• Rincian tugas Kepala Bidang Keperawatan sebagai berikut
1. Menyusun kebijakan teknis Bidang Keperawatan;
2. Membina dan mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional program kerja dan kegiatan tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
3. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya
4. Menyelenggarakan urusan pelayanan umum di Bidang Keperawatan
5. Membina dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Keperawatan
6. Melakukan koordinsi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Keperawatan
7. Menginventarisir permalasalahan- permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pemecahan masalah
8. Membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan menilai prestasi kerja para bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir
9. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta melaporkan hasilnya kepada Direktur RSUD
10. Memberikan saran dan pertimbangan teknis, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya
11. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Keperawatan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD

• H. BIDANG KEPERAWATAN
• bacaH
• Bidang Penunjang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas Bidang Penunjang Pelayanan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan
• Dalam menyelenggarakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penunjang Pelayanan mempunyai fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Penunjang Pelayanan
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Penunjang Pelayanan
3. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Penunjang Pelayanan
4. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penunjang Pelayanan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya
• Rincian tugas Kepala Bidang Penunjang Pelayanan sebagai berikut:
1. Menyusun kebijakan teknis Bidang Penunjang Pelayanan;
2. Membina dan mengkoordinasikan penyusunan rencana opersional program kerja dan kegiatan tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
3. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya
4. Menyelenggarakan urusan pelayanan umumdi Bidang Penunjang Pelayanan
5. Membina dan melaksanakan program dan kegiatan di Bagian Penunjang Pelayanan
6. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Penunjang Pelayanan
7. Menginventarisir permasalahan- permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pemecahan masalah
8. Membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan menilai prestasi kerja para bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
9. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta melaporkan hasilnya kepada Direktur RSUD
10. Memberiakan saran dan pertimbangan teknis, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya
11. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Penunjang Pelayanan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD

• I. BIDANG KEPERAWATAN
• bacaI
1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur RSUD Prof. Dr. H. Anwar Makkatutu sesuai dengan keahlian yang melekat padanya dan kebutuhan RSUD
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD Prof. Dr. H. Anwar Makkatutu
4. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dibebankan kepadanya

• J. TATA KERJA
• bacaj
1. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi masing- masing
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing- masing dan bila terjadi penyimpanagn agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
3. Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
4. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing- masing serta menyiapakan laporan berkala tepat pada waktunya
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya
6. Dalam penyampaian laporan masing- masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
7. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing- masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat- rapat berkala
8. Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masin- masing pimpinan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/ atau staf di bawahnya.

• K. KETENTUAN PERALIHAN
• bacaK
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

• L. KETENTUAN PENUTUP
• bacaL
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.